TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI PT INTRACAWOOD MANUFACTURING

Se-usai melaksanakan kegiatan Penanaman Pohon Serempak Tahun 2024 bersama  Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Tarakan yang dilaksanakan di lokasi Area Rimba Kota Batu Mapan Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan Kalimantan Utara serta serangkaian kegiatan  lain di Kota Tarakan pada tanggal 7 Maret 2024, Tim KLHK berkenan berkunjung ke lokasi Industri PT. Intracawood Manufacturing Juata Tarakan.

Hadir dalam rombongan KLHK tersebut di antaranya:
1.  Bp. Ir. Erwan Sudaryanto, MM,  selaku Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
2.  Bp. Ade Mukadi, S. Hut. M. Si,  selaku Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
3.  Bp.  Drs. Ade Palguna Ruteka, Selaku Direktur P2SDM KLHK

VISI MISI dan TUJUAN PERUSAHAAN

VISI, MISI DAN TUJUAN PERUSAHAAN

1.        VISI

Menuju perusahaan yang unggul dalam mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan

2.        MISI

a.  Mengelola sumberdaya hutan dan ekosistemnya dengan  tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yaitu tetap menjaga keseimbangan fungsi produksi,  fungsi lingkungan dan fungsi sosial. 

b.    Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

c.    Mengembangkan riset kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan lebih luas.

d.   Memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kehutanan regional dan nasional.

e.   Mensuplai kebutuhan bahan baku industry dalam rangka mendapatkan nilai tambah yang lebih besar melalui pengelolaan terpadu yang efisien dan hemat dalam penggunaan bahan baku.

f. Mempertahankan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (ekolabel) baik skema Mandatory maupun skema Voluntary.

3.        TATA NILAI PERUSAHAAN

Selengkapnya    >>>>>>>>>>>

SOSIALISASI PENYULUH KEHUTANAN

Kebijakan dan Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pembangunan LHK

Sosialisasi ini merupakan kerjasama Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dengan Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia pada September 2023

I. Latar Belakang:

• Bahwa pemanfaatan hutan dengan prinsip kelestarian (sosial, ekonomi dan ekologi) memerlukan komitmen dan sinergi kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat
• Bahwa sinergi pemenfaatan hutan lestari dapat terwujud melalui penyelenggaraan penyuluhan
• Bahwa penyuluh kehutanan memiliki peren penting sebagai agen perubahan atau “agent of change” di tingkat tapak dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

II. Dasar Hukum:

• Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 10 ayat 2c)
• UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
• PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
• PermenLHK Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
• PermenLHK Nomor No. 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan (Pasal 5 ayat 1)
• PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
• PermenLHK No. 11 Tahun 2022 Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

II. III. Kategori Penyuluh Kehutanan:

•        Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS)
•        Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
•        Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) 

  IIIV . Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS):

· PermenLHK No. 76 Tahun 2016 tentang PenyuluhKehutanan Swadaya Masyarakat dan Penyuluh Kehutanan Swasta "Menyatakan Bahwa" Setiap pelaku usaha dibidang kehutanan yang kegiatan/usahanya berkaitan langsung dengan masyarakat wajib memiliki dan / atau menugaskan karyawan sebagai petugas PKS paling sedikit 2 (dua) orang. 

V. Peran GANISPH-BINHUT Sebagai  Kehutanan Swasta (PKS):

Menambahkan uraian tugas sebagai penyuluh kehutanan dalam SK Penempatan GANISPH Binhut di SIGANISHUT (oleh pengguna/perusahaan)

Melaksanakan kegiatan pembinaan (penyuluhan) kehutanan; Teknik persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan, Pemasaran hasil panen, Teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan.

Mengikuti Pelatihan/pengembangan/pengendalian teknis

VI. Kendala/permasalahan Pengembangan PKS:

•      Perusahaan belum sepenuhnya memahami  kebijakan mengenai PKS dan PKSM maupun program penyuluhan nasional
•      Kegiatan penyuluhan dilakukan sebagai bagian dari Community Development yang memang menjadi kewajiban perusahaan.
•      Koordinasi dengan instansi penyelenggara/pelaksana penyuluhan maupun Penyuluh Kehutanan PNS masih belum intensif.
•      Materi-materi penyuluhan maupun pembinaan langsung dari Pemerintah maupun Pemerintah Provisi dan Kabupaten/Kota belum banyak diterima.
•      Belum ada penetapan PKS secara khusus, fungsi PKS pada PBPH telah dilaksanakan oleh GANISPH-BINHUT, Community Development (CD), Community Investment Distric (CID), Community Investment Superintendent (CIS), Kepala Sub Seksi PHBM, Mandor Pendamping PHBM maupun TPM
•      Peningkatan kapasitas khusus PKS (pelatihan/bimbingan teknis) belum dilaksanakan.
•      Kelembagaan PKS baru terbentuk pada Temu Teknis PKS bulan September 2016 dalam bentuk Forum Penyuluh Kehutanan Swasta Nasional belum berjalan secara optimal.

FSC Forest Week 2023_6

Social Post Day5

Fsc Forest Week 2023

FSC Forest Week 2023